JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaplah ini sentilan ringan terhadap berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan beragam elemen masyarakat di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12) dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Alih-alih menangkap pesan antikorupsi dari seruan seribuan pendemo, para wartawan, pengendara, dan pejalan kaki yang kebetulan melintas di kawasan Monas mungkin akan kebingungan dengan aksi mereka. Pasalnya, masing-masing kelompok berorasi dengan menggunakan pengeras suara. Suasa orasi mereka saling bersahut-sahutan satu sama lain nyaris bersamaan, sehingga menimbulkan kebisingan yang luar biasa.

Misalnya, kelompok Diskusi Aktivis 77/78 yang berorasi bahwa pemerintah harus membongkar tuntas kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Mereka pun unjuk suara serta menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Sementara selang beberapa langkah dari situ, Himpunan Mahasiswa Usakti berorasi menuntut Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun karena keterlibatannya dalam kasus Bank Century.

Sontak saja kedua kekuatan suara itu menimbulkan kegaduhan. Padahal, di kawasan Monas dan Istana Negara, terdapat belasan elemen yang menyuarakan hal yang sama. Kegaduhan pun tak terhindarkan.

Tentu, akan lebih elok jika semua elemen masyarakat tersebut bersatu dengan memberikan kesempatan masing-masing orator berbicara. Toh, pesannya kurang lebih sama. Dengan demikian, pesan lebih sampai, suasana tidak gaduh, dan masyarakat yang kebetulan lewat pun senang dan bisa menerima dengan benar pesan yang disampaikan para demonstran.

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono menyampaikan dukungannya atas peringatan hari Anti Korupsi Sedunia, yang tepat jatuh pada hari ini.

Ucapan ini dilontarkannya sebelum mengakhiri pidato pada Forum Dialog Bersama Otoritas dan Pelaku Ekonomi: Meneropong Ekonomi Indonesia Ke Depan : Peluang dan Tantangan, di Menara Syafruddin Prawiranegara, BI, Jakarta, Rabu (9/12/2009).

"Selamat hari antikorupsi sedunia. Anti korupsi adalah salah satu aspek dari soft infrastruktur adalah dengan mendukung anti korupsi. Jadi harus kita dukung bersama-sama" ungkapnya

Dalam paparannya, dirinya menjelaskan empat hal yang menjadi fokus pembangunan adalah masalah infrastruktur, soft-infrastruktur (kebijakan yang tidak terlihat), kohesi sosial, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam bidang infrastruktur, disebutkan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih sangat tertinggal dibanding negara-negara lain. Namun, untuk pembangunannya jangan hanya tergantung pada APBN atau APBD saja karena kemampuan APBN atau APBD dalam pembangunan infrastruktur hanya sebesar 15 persen dan selebihnya harus dibukakan peluang di sektor swasta.

"Kalau kita mengandalkan uang negara enggak cukup, karena hanya 15 persen atau 1/7 yang bisa diandalkan dari APBN atau APBD, makanya kita harus mengundang financing untuk membangun itu" tuturnya

Sedangkan masalah soft-infrastruktur yang dimaksud adalah dengan memperbaiki peraturan yang menjadi penghambat pemtumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas.

"Kalau keduanya bisa meningkat maka biaya logistik kita akan turun, efisiensi dan daya saing akan naik. Konektivitas akan meningkat dan Penyebaran pembangunan akan lebih meningkat" ungkapnya

Sedangkan untuk mengenai kohesi nasional, dikatakannya bahwa pemerintah bertekad untuk menurunkan angka kemiskinan dari 14 persen menjadi delapan persen dalam lima tahun ke depan. Untuk itu salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana cara untuk mengembangkan sektor UKM terutama melalui program KUR.

"UKM sangat penting harus kita beri ruang untuk tumbuh, karena UKM adalah embrio dari pelaku-pelaku ekonomi. UKM adalah tulang punggung dari demokrasi, bebas dari ketergantungan" tuturnya

Dan yang terkahir yang paling penting adalah faktor peningkatan kemampuan dan kreatifitas dari SDM yang mendukung aktif pencapaian pembangunan. "Sejarah menunjukkan faktor penentu suatu bangsa adalah SDM-nya," tegasnya.(rhs / okezone)